Cara menghitung BPHTB sebenarnya tidaklah rumit dan seharusnya dipelajari oleh para wajib pajak. Sebab, mereka harus menghitung, membayar dan melaporkannya.

cara menghitung bphtp

Dalam transaksi jual beli rumah, hampir setiap orang pernah melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah, bangunan atau melakukan pengajuan KPR. 

Namun, saat kamu melakukan transaksi jual beli tanah, pastikan kamu mengetahui berbagai istilah perpajakan. 

Mulai dari PBB, NJOP, NJKP, hingga BPHTB. 

Istilah BPHTB atau Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan kerap kali masih terdengar asing bagi segelintir orang. 

Untuk itu, Rumah123.com akan membahas cara menghitung BPHTB, persyaratan, dasar hukum, hingga contoh perhitungannya.

Dilansir dari Klikpajak.id, simak pembahasan BPHTB di bawah ini:

Apa Itu BPHTB?

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebuah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. 

BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. 

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang atau badan mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak. 

BPHTB disebut bea bukan tanpa alasan. 

Terdapat beberapa ciri khusus yang membedakan bea dengan pajak. 

Pertama, pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. 

Sebagai gambarannya, pembeli tanah bersertifikat sebelum melakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani, diharuskan untuk membayar BPHTB. 

Kedua, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu atau fleksibel. 

Pembayaran BPHTB berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum BPHTB

Dasar Hukum yang mengatur BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan perubahannya dalam UU No. 20 Tahun 2000. 

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak hanya meliputi jual beli saja. 

Namun, perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan bea perolehan juga berlaku terhadap beberapa hal, yaitu:

- Tukar menukar;

- Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pembeli hibah, namun pemberi hibah masih hidup);

- Hibah wasiat (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah namun berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia;

- Waris;

- Penunjukan pembeli dalam lelang;

- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Hadiah.

Baca Juga: 15 Tips Mengecilkan Perut dengan Mudah Tanpa Perlu Olahraga

Persyaratan Mengurus BPHTB

Sebelu belajar cara menghitung BPHTB, ada beberapa dokumen persyaratan yang harus kamu persiapkan, yaitu:

a. Dokumen Persyaratan Jual Beli:

- SSPD BPHTB

- Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan

- Fotokopi KTP Wajib Pajak

- Fotokopi STTS/ Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Terakhir

- Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik)

b. Dokumen Persyaratan untuk Hibah, Waris atau Jual Beli Waris:

- SSPD BPHTB

- Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan

Fungsi: untuk mengecek kebenaran Data NJOP pada SSPD BPHTB.

 - Fotokopi KTP Wajib Pajak

- Fotokopi STTS/Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Terakhir

- Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik) dan atau bangunan, dan diketahui status tanah yang akan dialihkan.

- Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah

- Fotokopi Kartu Keluarga

Cara Menghitung BPHTB

Para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Wajib pajak diharuskan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

BPHTB harus dibayar pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Baca Juga: Cara Membuat Surat Keterangan Kematian Serta Manfaatnya dalam Jual Beli Rumah

Rumus Perhitungan

Berikut adalah cara menghitung BPHTB sesuai dengan rumus perhitungan:

Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP = NJOP PBB – NJOPTKP

Tarif Pajak yang berlaku untuk perhitungan BPHTB adalah sebesar 5%

Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)

Contoh Perhitungan BPHTB

Diperjual-belikan sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan dengan data-data sebagai berikut:

Luas 1.000 m2

NJOP = 1.000.000,- per meter

NPOPTKP adalah Rp80.000.000,- (DKI Jakarta)

Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah Rp2.000.000,- per meter

Maka nilai NPOP (Nilai Transaksi) = 1.000 x 2.000.000,- = Rp2.000.000.000,-

Besarnya PPh dan BPHTB adalah sebagai berikut:

- PPh = 2.5 % x NPOP

- Besarnya PPh = 2.5 % x Rp2.000.000.000,- = Rp50.000.000,-

- BPHTB = 5 % x (NPOP – NPOPTKP)

- Besarnya BPHTB = 5 % x (Rp2.000.000.000 – Rp80.000.000) = Rp96.000.000,-

Demikian ulasan mengenai cara menghitung BPHTB, dasar hukum, persyaratan, hingga contoh perhitungannya. 

Semoga informasi ini bermanfaat untukmu ya!

Temukan artikel menarik lainnya seputar properti hanya di Rumah123.com.

Ingin mencari hunian yang terjangkau dan nyaman seperti Ava Green Pamulang? Jangan lupa kunjungi www.rumah123.com

Bagikan:
1753 kali