tanah terlantar

Benarkan tanah yang tidak dimanfaatkan dan digunakan, termasuk tanah terlantar, maka tanah tersebut bisa diambil negara? Simak penjelasannya.

Apa yang dimaksud dalam kategori tanah terlantar atau "tanah yang memiliki indikasi terlantar" adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan.

Selain itu, indikasi tanah terlantar lainnya adalah tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaan yang belum dilakukan identifikasi.

Perlu kamu ketahui, hal tersebut telah diatur dalam PP no 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Kawasan terlantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin/perizinan usaha yang sengaja tidak dimanfaatkan.

Seperti dilansir dari Hukumonline.com, tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

Jadi, setiap pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan, dan memanfaatkan.

Objek Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Apabila kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin/konsesi/perizinan berusaha sengaja tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan, maka kawasan tersebut menjadi objek penertiban kawasan terlantar.

Objek kawasan terlantar meliputi:

a. Kawasan pertambangan

b. Kawasan perkebunan

c. Kawasan industri

d. Kawasan pariwisata

e. Kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu

f. Kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

Sedangkan bagi tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan atau tidak dimanfaatkan maka akan menjadi objek penertiban tanah terlantar.

Objek Penertiban Tanah Terlantar meliputi tanah:

1. Hak Milik, jika dengan sengaja tidak dipergunakan dan dimanfaatkan atau dipelihara sehingga:

a. Dikuasai oleh masyarakat serta wilayah perkampungan

b. Dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak

c. Fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada.

2. Hak Guna Bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan, jika dengan sengaja tidak dipergunakan atau dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak ditertibkannya hak.

3. Hak Guna Usaha, jika dengan sengaja tidak dipergunakan atau dimanfaatkan terhitung 2 tahun sejak diterbitkannya hak.

4. Tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah jika sengaja tidak dimanfaatkan dan tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah.

Namun, ada pengecualian objek penertiban tanah terlantar atas tanah hak pengelolaan yang mencakup tanah masyarakat hukum adat dan yang jadi aset bank tanah.

Akibat Hukum Kawasan dan Tanah Terlantar

Adapun setelah ditetapkan sebagai kawasan terlantar, penetapan juga memuat:

a. Pencabutan izin/konsesi/perizinan usaha

b. Penegasan sebagai kawasan terlantar yang dikuasai langsung oleh negara

Sedangkan untuk tanah terlantar, dalam penetapan juga memuat:

A. Apabila tanah terlantar berupa tanah hak atau tanah pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan

1. Hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan

2. Putusnya hubungan hukum

3. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara.

B. Apabila tanah terlantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan:

1. Hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang diterlantarkan

2. Putusnya hubungan hukum antara pemegang hak atau hak pengelolaan dengan bagian tanah yang diterlantarkan

3. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang diterlantarkan

4. Perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah atau hak pengelolaan.

C. Apabila tanah terlantar merupakan tanah dengan dasar penguasaan atas tanah:

1. Pemutusan hubungan hukum dengan pemegang dasar penguasaan atas tanah

2. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara.

Jadi, benar jika kamu memiliki hak atau izin atas tanah/kawasan namun tidak digunakan atau dirawat sebagai mana mestinya, maka tanah tersebut dapat dikuasai oleh negara dan masuk dalam tanah/kawasan terlantar.

Situs properti Rumah123.com selalu menghadirkan artikel dan tips menarik mengenai properti, desain, hukum, hingga gaya hidup.

Saatnya kamu memilih dan mencari properti terbaik untuk tempat tinggal atau investasi properti seperti Citra Garden City Malang.

Bagikan:
337 kali