Foto: Rumah123/Getty
 

Kenaikan status warga negara asing (WNA) terhadap kepemilikan properti di Indonesia dari hak sewa dan hak huni menjadi hak guna sedang diupayakan pemerintah. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang merampungkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pertanahan. Salah satu poin pembahasan tersebut adalah kenaikan status WNA terhadap kepemilikan properti di Indonesia.

Selama ini WNA kan hanya bisa punya apartemen dengan hak sewa dan hak huni. Maka, pemerintah akan menaikkan hak itu menjadi hak guna bangunan (HGB). "Pemberian HGB untuk WNA (tujuannya) agar konsisten, antara apartemen dengan hak tanah di atasnya," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, seperti dikutip Kontan.co.id, Rabu (25-7-2018).

Baca juga: WNA Boleh Memiliki Properti di Indonesia? Banyak yang Diuntungkan Lho!

Di mata Sofyan, hak huni atau hak sewa berbeda dengan hak tanah atas apartemen yang dimiliki saat ini, yaitu HGB. Sehingga, Sofyan menilainya tidak konsisten. Untuk memperbaiki hal ini, Kementerian ATR/BPN memberikan dua opsi: Pertama, semua apartemen dibangun di atas hak huni. Kedua, WNA diberi HGB agar konsisten.

Kalau opsi pertama yang dipilih, seluruh apartemen diharuskan mengganti status HGB-nya menjadi hak huni. Sedangkan kalau pilih opsi kedua, maka WNA bisa mendapat status HGB sehingga tidak akan ada perubahan atas hak tanah apartemen.

Baca juga: Daftar Harga Rumah yang Boleh Dibeli WNA

Menurut Sofyan, kedua opsi tersebut masih dibahas bersama oleh Panitia Kerja (Panja) antara pemerintah dan Komisi II DPR. Pembahasan RUU Pertanahan ditargetkan selesai tahun ini, Pasalnya, RUU ini telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Selain perihal HGB untuk WNA, RUU Pertanahan juga akan mengatur kedalaman (bawah tanah) dan ketinggian (di atas tanah) sebuah bangunan. Selama ini, aturan tersebut belum pernah ada di dalam undang-undang. "Sekarang kami ajukan 30 meter di bawah tanah sudah menjadi milik pemerintah, sedangkan ke atas sesuai Koefisien Lantai Bangunan (KLB)," kata Sofyan.

Ada juga pasal mengenai pengadilan tanah. Kata Sofyan, ada 2 opsi terkait pengadilan tanah. Pertama, pengadilan tanah dibuat khusus, terpisah dari pengadilan umum. Kedua, pengadilan tanah masuk ke dalam pengadilan umum.

Jadi, mari kita tunggu aja hasil Panja.

*

Bagikan: 887 kali