Bantuan rumah dengan pembiayaan terjangkau yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Tahun Anggaran (TA) 2021 ditargetkan sebanyak 222,876 unit rumah 

Adapun, bantuan rumah murah tersebut mencakup dari empat program, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Rincian tersebut meliputi, alokasi FLPP sebanyak 157,500 unit atau senilai Rp16,6 triliun lalu dilengkapi oleh SBUM sebesar Rp630 miliar, BP2BT sebanyak 39,996 unit dan Tapera dari masyarakat sebanyak 25,380 unit rumah atau setara 2,8 triliun,

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jika bantuan rumah tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah layak, sehat, dan nyaman,” ujar Basuki dalam dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Senin (25/01/2021).

Bantuan rumah ini juga diberikan untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dari 56,24% menjadi 70%.

Program FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dicanangkan. Untuk memenuhi kebutuhan program FLPP, pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan kerja sama (PKS) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.

Adapun, lembaga keuangan penyedia FLPP terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik konvensional maupun syariah.

Selama masa pandemi Covid 19, bantuan rumah tetap berjalan dengan mengedepankan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan.

Sistem tersebut yakni, aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), maupun Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKumbang).

Khusus untuk tahun ini, dikembangkan Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang memastikan kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang.

Untuk memberikan perlindungan konsumen kepada MBR, Kementerian PUPR terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas rumah melalui rapid assessment terhadap 1,003 unit rumah di 76 proyek perumahan yang tersebar di 11 provinsi pada November 2019 - Januari 2020. 

Terdapat lima komponen dalam struktur pemeriksaan yakni pondasi, sloof, kolom, ring balok, dan rangka atap. 

Berdasarkan rapid assessment tersebut, masih ditemukan rumah yang belum memenuhi standar konstruksi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang pedoman teknis Rumah Sederhana Sehat. 

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pihak terkait dan menegur 37 pengembang yang membangun rumah tidak sesuai standar kualitas.

Pada Tahun Anggaran 2020, realisasi bantuan pembiayaan rumah melalui FLPP sebanyak 109,253 unit senilai Rp11,23 triliun, SSB 90,362 unit senilai Rp118,4 miliar, SBUM 130,184 unit atau senilai Rp526,37 miliar dan BP2BT 1,357 unit senilai Rp53,86 miliar. 

Demikian beberapa hal yang perlu kamu ketahui mengenai perencanaan rumah murah selama Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Temukan informasi menarik dan terlengkap seputar properti dan literasi keuangan, selengkapnya di Rumah123.

"Temukan apartemen idaman di jantung kota Jakarta Selatan bersama SQ Residence di sini selengkapnya."

Bagikan:
1802 kali