OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Bangun21 Juta Rumah,Indonesia ButuhUS$ 21 Miliar

08 Oktober 2023 · 3 min read Author:

JAKARTA – Indonesia diprediksi sedikitnya membutuhkan dana kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar US$ 21 miliar atau Rp 191,1 triliun untuk membangun 21 juta unit rumah dalam 10 tahun ke depan.

Banyaknya dana KPR dan jumlah unit yang dibutuhkan untuk mengantisipasi sekitar 70 juta penduduk akibat adanya arus urbanisasi ke kota-kota besar di Indonesia. "Padahal, penyaluran KPR di Indonesia baru mencapai Rp 4 triliun. Berarti, ada jarak yang jauh antara sistem pembiayaan perumahan dengan kebutuhan akan perumahan itu sendiri," kata Adam Sack, country manager International Finance Corporation (IFC) untuk Indonesia dalam seminar bertajuk Indonesia Housing Finance di Jakarta, Selasa (30/10).

Menurut Adam, saat ini di Indonesia telah terbangun sekitar 54 juta unit rumah, dimana 24 juta unit berada di dalam kota dan 30 juta unit berada di luar kota. Dari jumlah tersebut, hanya 200 ribu unit yang menggunakan fasilitas pembiayaan KPR. "Ini merupakan pangsa pasar yang besar," jelas dia. KPR di Indonesia hanya 2% dari gross domestic product (produk domestik bruto/PDB), kalah jauh dibanding Malaysia (25%), Hong Kong (45%), dan Singapura (60%).

Menurut Adam, IFC selaku bagian dari Bank Dunia (World Bank) akan membantu pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan perumahan di Indonesia, baik itu dengan perbankan maupun lembaga keuangan nonbank untuk menyediakan dana-dana jangka panjang. "IFC juga akan memberikan bantuan berupa bantuan teknis dan saran bagi pelaku pembiayaan perumahan di Indonesia," ujar dia.

Menurut Adam, IFC sudah bekerja sama dengan sedikitnya 35 negara dalam menyediakan long term capital lending atau pembiayaan jangka panjang. Sementara itu, Investment Officer for Housing Finance IFC N Kokularupan mengatakan, Indonesia harus mencontoh Malaysia dalam hal penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di Negeri Jiran tersebut, kata Kokularupan, pemerintah setempat memberikan harga khusus bagi MBR yang ingin memiliki rumah. "Pemerintah juga membebankan 30% kuota ketentuan rumah murah untuk setiap pembangunan residensial," kata Kokularupan.

Kokularupan menjelaskan, pada kurun waktu 2006-2010, Pemerintah Malaysia mengeluarkan sembilan rencana terkait kebutuhan perumahan. Pertama, keterlibatan sektor swasta untuk pembangunan rumah murah sangat mendukung penyediaan pasokan rumah layak huni.

Kedua, kebijakan politik, strategis, dan legislatif yang memberatkan sektor perumahan ditinjau ulang. Ketiga, swasta yang akan membangun proyek multiguna, harus menyerahkan sebagian lahannya kepada pemerintah untuk dibangun perumahan atau hunian murah. Keempat, untuk menunjang swasta menambah pasok rumah murah, syarat 30% kuota lahan untuk rumah murah akan ditinjau ulang, terutama di wilayah yang tingkat permintaan akan rumah murah rendah. Kelima, pedoman mencakup spesifikasi, desain dan harga rumah murah akan disediakan pemerintah.

Keenam, pemerintah menjamin sistem pendaftaran dan distribusi untuk rumah murah agar sesuai distribusi yang tepat dengan target grup. Ketujuh, informasi di dalam data base akan diperbaharui dan kriteria untuk seleksi bagi pembeli yang memenuhi syarat akan direvisi dan standardisasi untuk semua wilayah.

Kedelapan, kepemilikan rumah murah akan diprioritaskan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, orang tua tunggal khususnya ibu, keluarga dengan jumlah tanggungan banyak. Kesembilan, pemerintah menjamin akan memberikan perlakuan istimewa dan perawatan yang baik bagi apartemen yang diperuntukan bagi masyarakat menengah bawah.



IKLAN

Tutup iklan
×

SCROLL UNTUK TERUS MEMBACA