ibukota baru

Ibu Kota baru selalu menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu ke belakang seiring target yang dicanangkan pada 2024 mendatang.

Perlu diketahui, pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi akan memakan biaya hingga Rp466 triliun.

Pada 2019 silam, Presiden RI Joko Widodo mengatakan sumber pendanaan Ibu Kota baru pendanaannya sebagian besar dari investasi swasta maupun BUMN.

Sementara, porsi APBN hanya 19% dari anggaran yang sangat besar tersebut.

Selanjutnya, Pemerintah tetap berencana untuk membangun kota baru di Kalimantan Timur yang diawali oleh pembangunan Istana Presiden.

Meski demikian, rencana Presiden dan Pemerintah justru ditentang keras oleh berbagai kalangan menyusul akibat masa pandemi COVID-19.

Hal yang paling disorot adalah kemampuan APBN di tengah pandemi COVID-19. 

Menurut Ekonom Senior, Didik Junaedi Rachbini mengatakan kondisi APBN sudah “berdarah-darah” di tengah penanganan COVID-19.

Tak hanya untuk pemulihan dan penanganan COVID-19, keuangan BUMN juga dianggap sama.

“APBN sudah berdarah-darah. Utangnya naik dari Rp500 Triliun menjadi Rp1,100 Triliun sampai dengan hampir Rp1,200 Triliun untuk BUMN non keuangan. Tambah BUMN Keuangan sehingga total mencapai Rp2,000 Triliun utang BUMN,” tegas Didik.

Dengan demikian, ia mendesak jika pembangunan Ibu Kota Baru harus ditunda. “Ini bisa ditunda, tidak bisa tidak,” urainya.

Tak jauh berbeda, pendiri Narasi Institute sekaligus Ekonom Senior Fadhil Hasan mengatakan jika kapasitas ekonomi maupun keuangan negara sangatlah tidak memadai untuk membiayai Ibu Kota Baru.

Faktanya, utang pemerintah terus meningkat menjadi Rp6,300 triliun, dan diprediksi mencapai Rp10,000 triliun pada 2024.

Selain faktor tersebut, penerimaan negara dari sektor pajak justru semakin menurun dengan rasio pajak 10,2% tahun 2018 menjadi 7,9% pada 2020.

“Di kala sumber daya semakin terbatas dan negara sedang dihadapkan pada upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, membangun Ibu Kota baru sungguh bukan merupakan prioritas yang tepat dan langkah benar,” tutur Fadhil.

Ia mengatakan jika pembangunan kota baru ini justru mungkin akan membebani ekonomi negara. 

“Ini hanya akan akan menambah beban perekonomian dan persoalan yang lebih rumit bagi pemerintah. Legacy yang ingin ditorehkan oleh pemerintah Jokowi akan berakhir sebagai misery bagi masyarakat banyak” ujar Fadhil.

“Partisipasi swasta tentunya tentunya bisa terealisasi jika kondisi perekonomian dalam keadaan baik dengan tren yang meningkat dalam keadaan baik dengan tren yang mengikat dalam kondisi investasi kondusif. Namun, kedua hal tersebut sekarang ini belum nampak bahkan kini ekonomi masih dalam taraf awal pemulihan, itu pun jika penanganan ekonomi COVID-19 berjalan baik” ucap dia.

Tak hanya APBN dan BUMN, pembangunan Ibu Kota baru juga kemungkinan didanai oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, hal tersebut akan membebani negara.

“SWF adalah sesuatu yang membahayakan keuangan negara ke depannya karena SWF tidak memakai atau mencatatkan melalui APBN. Jika pendanaan di luar APBN dapat modal di luar APBN akan sangat berbahaya”, papar Anthony. 

Oleh sebab itu, pembangunan Ibu Kota baru ini meski tak menggunakan APBN harus ditunda seiring pemerintah harus tetap berfokus pada penanganan COVID-19 dan vaksinasi.

Demikian, beberapa hal yang perlu kamu ketahui mengenai perencanaan pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan sebagai proyek strategis jangka panjang di Indonesia.

Temukan inspirasi menarik seputar properti, selengkapnya di Rumah123.

"Yuk, cari tahu referensi rumah idaman bersama Cendana Residence di sini selengkapnya." 

Bagikan:
1620 kali