Foto: Rumah123/Getty
 

Kalau kamu beli hunian atau jenis properti yang lain, pasti deh ada istilah BPHTB. Apa sih maksudnya dengan istilah ini? Berapa besar kita harus membayar BPHTB ini? Yuk, simak yang berikut ini:

Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) bervariasi, tergantung pada lokasi dan nilai properti, serta obyek tak kena pajak.

BPHTB harus kamu bayarkan sebelum akta jual-beli ditandatangani. BPHTB dikenakan bukan hanya saat transaksi, melainkan juga pada setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti tukar-menukar, hibah, waris, pemasukan tanah ke dalam perseroan, dan lain-lainnya.

Yang menjadi subyek pajak BPHTB pada transaksi jual-beli tanah atau rumah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan itu, yaitu pembeli.

Baca juga: Pangkas PBB dan BPHTB, Investor pun Berdatangan, Tul Ga?

Sedangkan untuk proses lainnya seperti pewarisan, yang harus membayar BPHTB adalah penerima waris. Jika ahli waris lebih dari satu orang, cukup dicantumkan nama salah satu ahli waris saja dengan menambahkan CS di akhir namanya.

Dasar perhitungan BPHTB adalah nilai transaksi atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi lebih dulu oleh Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kemudian dikalikan 5 persen. Besarnya NJTKP (Nilai Jual Tidak Kena Pajak) berbeda untuk tiap daerah, sebagai contoh untuk DKI Jakarta, besaran NPOPTKP adalah Rp80 juta.

Baca juga: BPHTB di Bawah Rp2 M Gratis, Urus Sertifikat Makin Mudah

Menurut praktisi hukum (PPAT) Esty Paranti, SH, MKn, pada sebuah seminar di Century21 Prioritas, di Rawasari, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, BPHTB diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1997, tapi penuangannya dalam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Kalau di DKI Jakarta diatur dalam Perda Khusus No 18 Tahun 2010, tentang BPHTB ada di Bab 4 Pasal 5, yakni 5% x (NJOP+30%/harga transaksi-Rp80 juta).

Sementara untuk proses perolehan selain jual-beli seperti tukar-menukar, waris, hibah, yang menjadi dasar perhitungan besarnya BPHTB adalah NJOP. Di mana perhitungan besarnya BPHTB adalah nilai transaksi atau NJOP atau mana yang lebih besar.

Baca juga: Pemerintah Turunkan Tarif BPHTB

Khusus untuk perolehan hak secara waris terdapat pengurangan berupa NPOPTKP yang lebih besar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, besarnya NPOPTKP untuk DKI Jakarta adalah Rp350 juta.

Kalau kamu masih bingung juga, untuk lebih mudahnya dalam proses jual-beli, para pihak yang terlibat sebaiknya mempercayakan semua perhitungan dan semua proses terkait jual-beli kepada yang lebih ahli di bidang ini, yaitu PPAT setempat.

Bagikan: 3604 kali