Dalam rangka menekan penyebaran virus corona atau COVID-19, pemerintah menyetujui permintaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

Pembatasan Sosial Berskala Besar - Rumah123.com Transportasi yang mengangkut penumpang tetap berjalan, namun dibatasi - Rumah123.com

Bukan hanya Jakarta, gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mulai mengajukan status PSBB untuk diterapkan di 5 daerah di Jawa Barat.

Adapun kebijakan PSBB di DKI Jakarta mulai diberlakukan per tanggal 10 April 2020. 

Masih banyak yang bertanya-tanya mengenai PSBB itu sendiri dan aturan yang berlaku di dalamnya. 

Apakah kebijakan tersebut akan melumpuhkan semua aktivitas seperti jika diberlakukan lockdown? Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan? 

Rumah123.com akan menjelaskan selengkapnya mengenai kebijakan tersebut di artikel ini.

PSBB diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dilansir dari Detik.com, keputusan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Selasa, 7 April 2020 lalu.

Keputusan menteri tersebut bernomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

Ada empat poin yang menjadi inti dari aturan tersebut. Dilansir dari Media Indonesia, berikut adalah keempat poin tersebut:

1. Menetapkan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

"Kesatu, menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)," ujar Menkes Terawan.

Baca juga: Syarat & Cara Mendapatkan Keringanan Tarif Listrik dari PLN Selama Corona

2. Pemprov DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan

Kedua, lanjut Terawan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sesuai ketentuan perundangan-undangan dan secara konsisten dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

3. PSBB bisa diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran

"Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran," tutur Terawan.

4. PSBB diberlakukan mulai 10 April 2020

Keempat, lanjut Menkes, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri secara resmi akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Jumat (10/4/2020).

7 aktivitas yang dilarang & tidak dilarang saat PSBB

Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB mencakup 7 aturan detail tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.

Dilansir dari Tempo.co, berikut adalah aktivitas yang dilarang & tidak dilarang dalam PSBB: 

Peliburan Sekolah

Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan belajar mengajar di rumah dengan media yang efektif.

Peliburan sekolah dikecualikan untuk lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan layanan kesehatan.

Baca juga: Terdampak Corona? Ini Tata Cara Pengajuan Keringanan Kredit Menurut OJK

Peliburan Tempat Kerja

Pembatasan bekerja di tempat kerja diganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.

Kebijakan ini dikecualikan bagi TNI Polri, serta kantor atau instansi tertentu yang bergerak di bidang pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

TNI Polri dan kantor lain yang tetap bekerja, harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan.

Rinciannya perusahaan yang harus tetap masuk

(1) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan publik tertentu seperti; instansi TNI dan Polri, Bank Indonesia, utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandara, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi), pembangkit listrik dan unit transmisi, kantor pos, pemadam kebakaran, pusat informatika nasional, Lapas dan Rutan, bea cukai, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, kantor pajak, lembaga/badan manajemen bencana.

Selanjutnya (2), Perusahaan komersial dan swasta juga masuk pengecualian. Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok, bank, kantor asuransi, media cetak dan elektronik, perusahaan telekomunikasi, perusahaan pengiriman barang, pom bensin dan sejenisnya; (3) Perusahaan industri dan kegiatan produksi dan; (4) Perusahaan logistik dan transportasi juga tetap beroperasi jika PSBB diberlakukan

3. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan yang boleh dilakukan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum, dikecualikan dengan pedoman pada peraturan UU & Fatwa atau pedoman lembaga keagamaan yang diakui pemerintah. 

Adapun pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19, dapat dihadiri dengan jumlah tak lebih dari 20 orang.

4. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pembatasan tempat atau fasilitas umum ini dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Sehingga, sejumlah tempat masih tetap beraktivitas, yakni; (a) supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

Selanjutnya; (b) fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan semua instansi medis terkait tetap diizinkan untuk beroperasi. Lalu (c) hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut serta (d) perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina tetap beroperasi.

Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan dan tempat untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga juga masih diperbolehkan beroperasi.

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.

Pembatasan Moda Transportasi

Jika status PSBB diberlakukan di suatu wilayah, transportasi yang mengangkut penumpang tetap berjalan.

Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.

Begitu pula dengan transportasi yang mengangkut barang. Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial.

Misalnya seperti; kebutuhan medis, bahan pokok, BBM/BBG, distribusi bahan baku dan angkutan penting sejenis lainnya.

Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat juga tetap berjalan.

Sama halnya dengan perasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.

Pembatasan Kegiatan Khusus Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung.

Misalnya seperti kegiatan yang berhubungan untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19, operasi militer TNI dalam  menghadapi kondisi darurat negara, dan aktivitas polisi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagikan:
3184 kali