Perumahan masyarakat, Ndalem Kalijoso, Magelang. Foto: Rumah123/Biro Komunikasi Publik- Kementerian PUPR
 

Rumah layak untuk masyarakat Indonesia pembangunannya memang butuh proses yang panjang. Tokoh nasional Mohammad Hatta menyampaikan hal ini 68 tahun yang lalu di Kongres Perumahan Rakyat, 25-30 Agustus 1950, di Bandung.

Sampai saat ini pun ada sejumlah masalah pembangunan perumahan di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid, permasalahan ini karena Indonesia belum punya konsep dan strategi yang matang untuk jangka panjang dalam membangun perumahan.

Baca juga: Pengembang Bersaing Bangun Rumah Subsidi, yang Untung Ya Masyarakat!

Ada 5 tantangan dalam pembangunan perumahan kita, kata Khalawi, sebagai berikut:

Pertama, terbatasnya lahan yang murah. "Permasalahan yang utama ada lahan, apalagi di perkotaan seperti Jakarta, kota metropolitan, sudah sangat tinggi harganya," kata Khalawi, seperti dikutip detik.com, Kamis (23-8-2018).

Solusinya, menurut dia, adanya land banking system atau sistem bank tanah. Bank tanah bertujuan untuk menyediakan perumahan. Langkahnya bisa dengan cara mendayagunakan aset tanah mulai dari tanah telantar, tanah wakaf, tanah milik pemerintah, hingga tanah milik BUMD dan BUMN. “Ini sedang proses pembentukan badan di Kementerian ATR, mudah-mudahan bisa segera terwujud," kata Khalawi.

Baca juga: Hapernas, Waktu Tepat Mikirin Soal Rumah!

Kedua, terbatasnya sumber pendanaan untuk penyediaan perumahan. Pemerintah sedang mencari solusi terkait masalah pendanaan ini, yakni dengan mencari berbagai skema pembiayaan. Slah satunya adalah dengan mengkaji KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha). “Kita coba menggerakkan swasta semaksimal mungkin,” kata Khalawi.

Terkait KPBU, Kementerian PUPR sudah menyiapkan 4 lokasi KPBU sebagai pilot project, yakni di Bandung, Jonggol, Palembang, dan Bogor. Rencananya, paling telat tahun depan hal ini sudah bisa dimulai.

Ketiga, masalah mahalnya material bangunan, khususnya di wilayah timur Indonesia. Harga bahan bangunan di wilayah Indonesia Timur lebih mahal ketimbang di wilayah Indonesia Barat.

"Bahan bangunan tidak merata di Indonesia Barat dan Timur, misalnya, bangun di Papua (bahan bakunya) dikirim dari Palu, Surabaya. Tapi, kita lakukan rekayasa teknologi pembangunan perumahan," kata Khalawi.

Baca juga: Pemerintah Turunkan Subsidi KPR Skema FLPP

Keempat, kualitas rumah yang belum baik. Mengatasi hal ini, Kementerian PUPR perlu mengawasi penyelenggaraan rumah dan perumahan. Saat ini sudah dibentuk Komite Kualitas Perumahan.

Kelima, tingginya kompleksitas masalah perkotaan dan kebutuhan hunian. Mengatsi hal ini, Kementerian PUPR sudah menyiapkan 10 kota baru, di antaranya yakni Kota Baru Maja, yang berpola kerja sama antara pemerintah dan swasta. Sedangkan yang di Palembang, Pontianak, dan Tanjung Selor, master plan-nya sedang disiapkan.

Bagikan: 667 kali