angkutan umum- rumah123.com Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Akan Memberlakukan Peraturan yang Melarang Angkutan Umum Berusia 10 Tahun Lebih Beroperasi di Jakarta Pada 2020 Mendatang (Foto: Rumah123/Getty Images)

Pada 2020, tidak ada lagi angkutan umum yang berusia lebih dari sepuluh tahun beroperasi di jalanan ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan peremajaan.

Seperti dikutip dari situs berita online Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan instruksi supaya jajarannya melakukan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada 2020 mendatang.

Anies menginstruksikan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan tidak ada lagi angkutan umum yang berumur di atas sepuluh (10) tahun dan tidak lulus uji emisi masih beroperasi di DKI Jakarta pada 2020.

Baca juga: Demi Keamanan, Bus Listrik Transjakarta Akan Dibuat Berisik

Perintah ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara pada Kamis (1/8/2019).

Gubernur DKI juga meminta Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo untuk mempercepat peremajaan angkutan umum melalui integrasi ke Jak Lingko pada 2020. Syafrin baru menjabat sebagai Kadishub.

Sebelumnya, Syafrin merupakan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Sediakan 176 Bus Sekolah Gratis dengan 32 Rute

Dinas Perhubungan harus melakukan peremajaan armada angkutan umum sebanyak 10.047 kendaraan yang terdiri dari bus kecil, sedang, dan besar. Selain itu, Kadishub juga diminta untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai pembatasan usia kendaraan untuk angkutan umum pada 2019.

Hal lainnya adalah Kadishub diminta untuk memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan umum mulai 2019.

Pembatasan Usia Kendaraan Untuk Mengatasi Polusi Udara di Jakarta

Upaya pembatasan kendaraan umum yang beroperasi di Jakarta ini memang menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi polusi udara di Jakarta.

Kompas.com melansir data dari situs AirVisual yang menyatakan Jakarta berada di posisi pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Senin (29/7/2019). AirVisual merupakan situs penyedia peta polusi online harian kota-kota besar di dunia.

Pada Senin (29/7/2019) pukul 09.38 WIB (Waktu Indonesia Barat), kualitas udara Jakarta tercatat 183, masuk kategori tidak sehat dengan parameter PM2.5 konsentrasi 117,3 ug/m3 berdasarkan US Air Quality Index (AQI). AQI adalah indeks kualitas udara.

Pemprov DKI Jakarta berupaya melakukan beragam cara untuk mengatasinya seperti pembatasan usia kendaraan umum dan juga pribadi, melakukan penghijauan, dan lainnya.

Salah satu cara lainnya adalah upaya memperluas aturan ganjil genap. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan memberikan usulan untuk menerapkan kembali sistem ganjil genap (gage) seperti saat Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

Saat itu, ganjil genap diterapkan mulai pukul 06.00 hingga 21.00 pada Senin hingga Jumat kecuali hari libur. Sementara saat ini, ganjil genap hanya berlaku pada pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00 WIB.

Saatnya Masyarakat Beralih ke Angkutan Massal

Penerapan ganjil genap diharapkan bisa membuat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi massal seperti bus Transjakarta, kereta rel listrik (KRL) commuter line, MRT (Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit), dan LRT (Lintas Rel Terpadu/Light Rail Transit).

Transportasi massal ini sudah mulai saling terintegrasi, bahkan juga dengan Jak Lingko yang terdiri dari angkutan umum dan bus. Hal ini bisa memudahkan penumpang untuk berpindah moda transportasi.

Kalau masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi massal dan meninggalkan kendaraan pribadi, tentunya diharapkan tingkat polusi di Jakarta bisa menurun.

Bagikan: 1291 kali