Ilustrasi Rumah Rusak (Foto: Rumah123/Realestate.com.au)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali akan memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2019 ini. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Rumah yang diperbaiki jumlahnya rata-rata meningkat sejak adanya program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Setiap tahunnya Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seperti dikutip oleh Kompas.com.

Baca juga: Pemda Diminta Alokasikan Dana APBD untuk Program Bedah Rumah

“Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia,” lanjut Basuki.

Basuki menyatakan rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Lantaran itu, pemerintah terus memasukkannya ke dalam program kerja prioritas.

Kantor berita Antara pernah melansir bahwa persyaratan untuk menerima RTLH ada lima. Para penerima bantuan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Baca juga:  Ada Dana Stimulan dari Kemen PUPR untuk Bangun Rumah Layak Huni

Lantas persyaratan selanjutnya adalah surat pernyataan memiliki tanah dengan dibuktikan dengan sertifikat, surat pernyataan penghasilan rata-rata di bawah Rp2 juta per bulan, dan visualisasi kondisi bangunan.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kemen PUPR. Program ini juga dikenal sebagai bedah rumah.

Selain itu, ada pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk rumah bersubsidi, pembangunan rusun dan rumah khusus. Semua program ini ditujukan untuk membantu masyarakat supaya bisa mempunyai rumah yang layak huni. Program ini bisa dikolaborasikan dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dari kementerian yang sama.

Baca juga:  551 Unit Rumah Tak Layak Huni di Sragen Dapat Bantuan PUPR

Bagikan: 4253 kali