Dari skian banyak kasus korupsi di Indonesia, ternyata ada beberapa daerah yang memiliki kasus terbanyak. Ini dia 10 daftar provinsi di Indonesia paling yang paling korup.

daftar provinsi di indonesia

Sejak berdiri tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membongkar ribuan kasus korupsi di Indonesia. 

Kasus-kasus tersebut korupsi tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. 

Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Sumatera hingga Papua. 

Melalui video di akun YouTube KPK, Ketua KPK Firli Bahuri lantas membeberkan deretan wilayah dengan kasus korupsi tertinggi di tanah air.

Hal itu ia ungkapkan dalam Diskusi Interaktif dengan Gubernur Se-Indonesia: Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 

Video diskusi tersebut tayang di kanal YouTube KPK, Rabu (24/6).

Dari catatan KPK, sepanjang tahun 2002-2019, total terdapat 1.152 pelaku kasus korupsi yang berhasil diamankan oleh KPK. 

Terdapat sekitar 121 Kabupaten Kota dan 21 gubernur terlibat kasus korupsi karena fee pengadaan barang dan jasa

"Ini kira-kira jabatan yang sudah pernah ditangani KPK, tidak kurang 1.152. Gubernur sudah 21, jangan ditambah lagi," kata Firli dilansir dari Suara.com (18/8).

Meski demikian, sebagai perwakilan dari KPK, Firli mengaku tidak bangga telah berhasil menangkap para pemimpin daerah yang ketahuan mencuri uang rakyat. 

Sebaliknya, ia dan jajarannya justru merasa sedih.

"Mohon maaf kami tidak bangga menangkap gubernur dan bupati itu kita sedih. Tapi kalau melakukan korupsi, pasti kami akan lakukan tindakan tegas, apalagi dalam situasi pandemi," imbuhnya.

Hal itu membuat KPK mengancam akan menuntut hukuman mati bagi siapa saja bagi para pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: 10 Wilayah dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tertinggi | Jawa Timur Paling Pertama

10 Daftar Provinsi di Indonesia yang Paling  Banyak Kasus Korupsi

Untuk mengetahui lebih lengkap, berikut adalah daftar 10 provinsi paling korup di Indonesia. 

Urutan ini berdasarkan laporan KPK yang ditayangkan dalam kanal YouTube KPK:

1. Pemerintah Pusat: 359 kasus 

2. Jawa Barat: 101 kasus 

3. Jawa Timur: 85 kasus 

4. Sumatera Utara: 64 kasus 

5. DKI Jakarta: 61 kasus 

6. Riau dan Kepulauan Riau: 51 kasus 

7. Jawa Tengah: 49 kasus 

8. Lampung: 30 kasus 

9. Banten: 24 kasus 

10. Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Papua: 22 kasus

14 Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Kasus-kasus korupsi di atas setidaknya terdapat di berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. 

Sementara ada 14 jenis jabatan yang seringkali menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK):

1. Anggota Legislatif (DPD &DPRD): 257 pelaku

2. Kepala Lembaga/Kementerian: 28 pelaku

3. Duta Besar: 4 pelaku

4. Komisioner: 7 pelaku

5. Gubernur: 21 pelaku

6. Walikota /Bupati dan Wakil: 119 pelaku

7. Eselon I,II,III, dan IV: 225 pelaku

8. Hakim: 22 pelaku

9. Jaksa: 10 pelaku

10. Polisi: 2 pelaku

11. Pengacara: 12 pelaku

12. Swasta: 297 pelaku

13. Lain-lain:142 pelaku

14. Korporasi: 6 pelaku

Menurut Firli, korupsi terjadi karena adanya kekuasaan, timbulnya kesempatan, serta kurangnya integritas. 

Hal inilah yang selalu dikumandangkan KPK untuk terus membangun integritas sehingga bisa mencegah kasus korupsi. 

Untuk memberantas kasus korupsi, KPK setidaknya telah melakukan tiga pendekatan. 

Mulai dari Pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan. 

Baca Juga: Daftar Kota Termacet di Indonesia, Ternyata Bukan Jakarta yang Terparah!

4 Fokus Area KPK

Berdasarkan penjelasan Firli Bahuri di akun Youtube KPK,terdapat empat fokus area untuk mendukung sasaran strategis (KPK WIDE). 

Keempat fokus tersebut di antaranya adalah:

Kasus korupsi terkait bisnis

Misalnya perizinan dan layanan administrasi, seperti ekspor, impor, bea cukai, dan pajak. 

Korupsi politik

Misalnya penetapan regulasi pendanaan partai, suap menyuap, dan jual beli suara. 

Korupsi pada penegakan hukum

Misalnya proses berperkara, Yudikatif (badan peradilan Pidana, Perdata, Niaga)

Korupsi pada layanan publik

Misalnya pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pusat pelayanan dan fasilitas publik. 

Empat area tersebut dilakukan KPK untuk mendukung lima kebijakan presiden. 

Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. 

Jangan lupa untuk dapatkan informasi dan artikel menarik lainnya seputar properti di artikel.rumah123.com.

Bagikan:
35957 kali